Pemerintah Indonesia Sulit Kabulkan Permintaan Australia

JAKARTA (WARTATOP) — Pemerintah Indonesia akan sulit mengabulkan permintaan Australia yang meminta dua warganya tidak dieksekusi dalam pelaksanaan hukuman mati berikutnya.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, ada tiga alasan bagi Presiden Jokowi untuk menolak keinginan Australia tersebut. Apalagi, pelaksanaan hukuman mati merupakan masalah kedaulatan dan penegakan hukum di Indonesia.

“Alasan pertama, permintaan Australia ditolak karena pemerintah tidak ingin dianggap diskriminatif terhadap warga dari negara lain, seperti Belanda dan Brazil. Inkonsistensi berarti perlakuan yang berbeda yang harus dicarikan alasan,” paparnya.

Kedua, kata Hikmahanto, bila permintaan Australia dikabulkan Presiden Jokowi, maka ia akan berhadapan dengan mayoritas publik Indonesia yang geram dan marah atas maraknya penyalahgunaan narkoba di Tanah Air.

Rakyat akan menganggap Presiden tidak memenuhi janji dan gagal dalam menyerap aspirasi mereka. Ketiga, bila ada inskonsitensi dari Presiden Jokowi, maka hal tersebut akan menjadi “bola liar” bagi dunia perpolitikan di Indonesia.

“Sampai saat ini hampir semua partai baik yang terafiliasi pada Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung kebijakan tegas Presiden Jokowi untuk melaksanakan hukuman mati,” lanjutnya. (mustopa)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*