Langkah Presiden Batalkan Pelatikan BG Belum Gembirakan Publik

ade
JAKARTA (WARTATOP) — Langkah Presiden Joko Widodo yang membatalkan pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai kepala Polri dan memberhentikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan keputusan yang melegakan.

Namun demikian, menurut ICW (Indonesia Corruption Watch), langkah Jokowi itu hanya kompromi untuk menjawab polemik yang terjadi. Karena itu, meski kebijakan itu melegakan namun belum menggembirakan publik.

Menurut Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan, Kamis, langkah Presiden Jokowi itu bisa dianggap sebagai berita yang menggembirakan karena Jokowi akhirnya mau menarik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai dengan aspirasi rakyat.

“Sayangnya, keputusan Presiden tersebut belum menggembirakan publik karena tidak memberikan ketegasan terhadap kelanjutan proses kriminalisasi yang terjadi terhadap pimpinan, penyidik, maupun pegawai KPK,” ungkapnya.

Ia mengatakan seluruh pimpinan dan juru bicara KPK yang dilaporkan ke kepolisian dengan sejumlah kasus dinilainya sebagai tindakan yang mengada-ada. Apalagi, jika 21 penyidik KPK asal kepolisian benar-benar dikriminalisasi karena dianggap memiliki senjata ilegal.

Untuk itu, katanya, tentu tidaklah salah bila ada sejumlah pihak menganggap keputusan Presiden tentang penunjukan pelaksana tugas pimpinan KPK merupakan bentuk legalisasi terhadap upaya kriminalisasi yang dialami oleh dua pimpinan KPK, yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad.

“Seharusnya Presiden memerintahkan Polri untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap pimpinan, pegawai, dan penyidik KPK. Dalam hal ini Presiden Jokowi dapat membentuk tim independen untuk menilai secara objektif, apakah proses kriminalisasi terhadap pimpinan KPK itu dinilai wajar atau tidak,” lanjutnya. (mustopa)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*