Jelang Rakernas Kejaksaan 2019, Pegiat Anti Korupsi : Jangan Hapus TP4 Tapi Bersihkan Oknum Jaksa Nakal

JAKARTA – (WARTATOP)- Rakernas Tahun 2019 Kejaksaan RI yang akan berlangsung di Bogor pekan depan harus menjadi momentum bagi Kejaksaan RI untuk memberikan arah baru dalam menyikapi TP4 dan TP4D.

Sebab rencana pembubaran yang hanya berdasaran rumor semata tanpa ada evaluasi dan kajian yang mendalam, maka Pemerintah dan masyarakat akan terjebak meniadakan fungsi pencegahan dalam penegakan hukum demi memperlancar pembangunan nasional.

Sejumlah nara sumber Ormas, politikus dan LSM yang diwawancari TERBITTOP dalam sepekan terakhir ini menyayangkan sikap Pemerintah jika sampai membubarkan TP4 tanpa adanya lembaga penggantinya hanya dengan alasan adanya rumor tanpa ada kajian yang mendalam.

Diharapkan dalam Rakernas Kejaksaan RI Desember mendatang yang dihadiri pertama Jaksa Agung ST Burhannudin SH dapat merekomendasikan model baru pencegahan tindak pidana korupsi.

“Selain proses penindakan yang sudah berjalan, proses pencegahan dalam pengawalan seperti TP4 itu sangat penting dan dominan untuk mencegah penyimpangan keuangan negara,”tegas Koordinator TPDI Petrus Selestinus dan Sekjen LSM Mata Hukum Muksin Nasir.

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memandang harus dipertimbangkan secara bijak dan berangkat dari niat serta pemikiran untuk membangun bangsa, tidak semata-mata atas dasar rumor yang belum teruji kebenarannya.

Baik Petrus dan Mukhsin menilai fungsi pencegahan untuk menekan bocornya keuangan negara harus diberdayakan oleh penegak hukum agar ada kepastian hukum disamping dapat memperlancar penyerapan anggaran pembangunan yang sering terjadi kebocoran di daerah dan anggaran dana desa.

Dikatakan jika TP4 dibubarkan dikhawatirkan selain menghilangkan fungsi pencegahan yang ada juga akan meningkatkan kebocoran dana pembangunan sebab selama ini sering kali lambannya penyerapan anggaran karena pemerintah daerah kadang khawatir terkena jeratan hukum.

“Selama ada pengawalan maka aparatur pemerintah pelaksana pembangunan menjadi tenang bekerja. Jika ada terjadi penyimpangan oleh jaksa di dalam tugas disana harus ditindak tegas,”kata Petrus dan Muksin.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni memandang harus dipertimbangkan secara bijak dan berangkat dari niat serta pemikiran untuk membangun bangsa, tidak semata-mata atas dasar rumor yang belum teruji kebenarannya.

Dikatakan Sahroni, jika memang ada rumor terkait oknum TP4P dan TP4D menyalahgunakan tugas dan wewenangnya maka seharusnya langkah yang ditempuh adalah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke penegak hukum untuk dilakukan proses hukum. Dengan demikian kata Sahroni, rumor tersebut dapat diuji menjadi sebuah fakta hukum atau tidak.

Sementara itu Mukhsin Nasir mengatakan TP4 adalah salah satu program kejaksaan yang selama ini sudah berjalan, namun bilamana dianggap dalam pelaksanaannya selama ini terkesan membuat jaksa banyak atau seringkali terjerumus dalam pengawasan TP4 maka perlu ada pembenahan salah diantaranya keterlibatan jaksa tidak secara langsung berhubungan langsung dengan pihak swasta secara berkelanjutan.

Sebab ini akan berpotensi memberi ruang antara oknum jaksa dan pengusaha terjadi hal hal yang menyimpang hukum.

“Ini yang bisa mencederai program TP4 terhadap instuitusi kejaksaan. Untuk itu jaksa agung supaya memberikan satu teroboson baru membentuk satu terobosan secara profesionalis terhadap TP4 agar benar benar bisa memberikan kepastian hukum bahwa jaksa itu mampu terhindar dari adanya praktek penyalahgunaan hukum,”kata Mukhis.

Namun bila jaksa agung tidak mampu menciptakan terbosoan baru terhadap keberadaan TP4, lanjut Muksin maka Jaksa Agung tidak mampu mengembalikan program TP4 untuk pembenahan marwah kejaksaan dimata publik.

Sementara Petrus Selestinus menilai program TP4 perlu dan harus diawasi kejaksaan sebagai penegak hukum. Baik Petru

Leave a comment

Your email address will not be published.


*