OPINI: Kabar Seru Dari Jaksa Agung

TAK BISA dipungkiri peran Kejaksaan mensukseskan “Indonesia Maju” sangat dominan sekali dalam memberikan kontribusi nyata mensukseskan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ada lima program prioritas dari Presiden Joko Widodo, pertama, pembangunan sumber daya manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, ketiga, penyederhanaan regulasi, keempat, penyederhanaan birokrasi, dan kelima, transformasi ekonomi.

Bak seperti ‘pembalap’ mau cepat mencapai tujuan, usai dilantik 23 Okober 2019 Jaksa Agung ST Burhanuddin bergerak cepat membuat 60 hari gebrakan awal yang berisikan 15 point langkah saat Rakernas Kejaksaan 2019 di Hotel Yasmin Puncak Bogor.Gebrakan awal di 60 hari kerja itupun tentu pula bukanlah cerita sebuah ambisi.

Karena kemudian hingga 100 hari ST Burhannudin telah menempatkan tujuh point kebijakan strategis kejaksaan tahun 2020-2024.

Apakah langkah itu akan berdaya guna ditengah kondisi aparat kejaksaan yang baru saja kena dua kali ‘tsunami’OTT. Sejumlah jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di OTT KPK karena bermain rentut (rencana tuntutan).

Sebelumnya Aspidsus Kejati Jawa Tengah Kusnin beserta dua stafnya juga terjerat penerima gratifikasi karena bermain rentut. Tentu saja OTT itu semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini di masyarakat.

Maraknya jaksa nakal tak bisa dipandang remeh karena ini semkin menurunkan kredibilitas kepercayaan publik.

Dari tujub program Jaksa Agung itu tentunya publik berharap bahwa ST Burhanudin akan mampu membawa banyak perubahan dalam lembaga ini dan lembaga ini semakin dicintai masyarakat dengan memberikan sumbangan yang besar dalam penegakan hukum termasuk penanganan kasus korupsi.

Selama lima tahun berlalu kejaksaan telah berhasil mengembalikan kerugian negara cukup signifikan besarnya mencapai Rp4 triliun lebih.

Point saya disini tujuh kebijakan itu bisa menjadi energi untuk menyadarkan insan ahdyaksa yang mau nakal.100 hari gebrakan itu semakin menyatakan bahwa kejaksaan akan sangat profesional dalam bekerja dan menunjukkan ke publik bahwa ‘Jaksa itu Bisa dan Mampu’.

Jika Gong Genderang besar telah ditabuh Jaksa Agung tentu tidak ada alasan lagi bagi jajarannya mulai dari Kejati hingga Kejari dan Kacabjari serta seterusnya untuk tidak mengikuti.

Maka tujuh point kebijakan strategis yang dicanangkan itu akan mnjadi titik awal perubahan mindset bagi aparat di Kejaksaan untuk menjauhkan segala perbuatan tercela. Program ini bakal sia sia jika sikap profesional dan integritas di jajaran tidak banyak berubah karena lemahnya pengawasan waskat yang kurang maksimal.

Sikap yang mementingkan diri sendirilah itulah yang kadang membuat aparat kejaksaan terjebak dalam perbuatan tercela meski semua itu sangat tergantung kepada ‘Man behind the gun’.

Saya teringat akan sebuah diskusi tentang program 100 kerja pemerintahan Jokowi-JK beberapa waktu lalu, seorang aktivis anti korupsi yang cukup konsisten dalam dua warsa terakhir ini dalam diskusi dengan sinis dan setengah jengkel menyatakan bahwa kejaksaan tidak perlu di reformasi disitu tidak akan membawa hasil dan mahal biaya sebaliknya dananya dialihkan saja kepembangunan insitusi KPK.

Saya menganggap kekesalan teman ini tidak harus ditanggapi dengan sikap kesal juga, atau nyaris putus asa.

Bagaimanapun Kejaksaan adalah institusi penegak hukum negara yang resmi dan tetap harus difungsikan penuh dan harus diubah menjadi institusi yang bebas korupsi, efektif dan mumpuni.

Dengan arah reformasi hukum yang kurang jelas,saya membayangkan betapa sulitnya pemerintah yang baru memasukkan agenda (keberhasilan) reformasi hukum sebagai bagian dari program 100 hari-nya.

Bagi saya point Program 100 hari Jaksa Agung harus mengandung quick wins, merebut hati rakyat, melambungkan atau paling tidak mempertahankan rating politik penguasa baru, dan punya angka realitas yang tinggi. Artinya, benar-benar dicapai dalam waktu 100 hari kerja lalu.

Jajaran kejaksaan disebut dalam selama sepuluh tahun terakhir terkesan tidak berarti. Paling tidak publik tergambar dari kinerja kejaksaan di bidang pemberantasan korupsi yang kalah kemilau dibanding dengan KPK.

Padahal KPK, walaupun diberi kekuasaan besar, masih sangat terbatas kemampuan institusi, fasilitas dan sumber daya manusianya.

Mengawali tahun 2020 kejaksaan membongkar kasus besar mega korupsi yang terjadi di jiwa sraya.Langkah ini patut mejadi pujian bahwa Gedung Bundar mampu menunjukan kinerjanya.Sebenarnya cukup besar kasus korupsi yang disidik disini ketimbang yang ditangani KPK.Tetapi selalu didengungkan menjadi kendala minimnya dana penanganan korupsi masih dikeluhkan lembaga ini.

Point saya disini kejaksaan telah melakukan optimalisasi penanganan kasus korupsi baik di pusat dan daerah.Publik trust telah dibangun terbukti tahun lalu kejaksaan mampu mengembalikan uang kerugian negara yang mencapai 4 triliun.

Selama ini kPK yang menjadi paling heboh melakukan penindakan korupsi lewat OTT. Namun kehebohan itu tidak berbanding lurus dengan penyelamatan aset negara oleh lembaga tersebut. .

Selain penanganan kasus korupsi ada yang menghebohkan terjadi di Kejaksaan yakni pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan sejumlah Kajati.Kejadian ini sebenarnya adalah tabu dalam tata naskah pemindahan apalagi terjadi untuk pejabat sekelas Kajati. Pembatalan surat keputusan itu bisa menambah merosotnya sistem pembinaan ditengah Jaksa Agung berencana akan melelang sejumlah jabatan yang kini belum jelas kapan dimulainya.

Poin lain yang minim prestasi kita catat dalam lima tahun ini setidaknya dalam mengejar koruptor yang kabur keluar negeri. Hanya program Tabur 31.1 telah memberikan hasil nyata dan sedikitnya sudah ada 270 orang buronan berhasil dieksekusi Kejaksaan.

Tapi kemana Tim Gabungan Pemburu korupor absen tidak tahu dimana keberadaannya mereka sekarang. Masalah lain penegakan hukum HAM seperti tarian poco poco maju dan mundur belum ada kepastian. Belum tuntasnya kasus HAM telah memunculkan ketidakpuasan di masyarakat.

Reformasi yang berjalan di kejaksaan dengan tujuh kebijakan Jaksa agung itu saya mengartikannya, merupakan suatu proses yang komprehensif dan digerakkan secara konsisten oleh suatu ‘mesin perubahan’ dengan wewenang dan kendali yang jelas dan akuntabel.

Upaya sungguh-sungguh itu harus selaras dan tidak terjadi bentrokan dengan kebijakan publik termasuk kemungkinan digunakan sebagai celah melakukan korupsi,kolusi, nepotisme dan benturan kepentingan fungsi pejabat publik tanpa harus melupakan jati diri insan Adhyaksa.Karena seratus hari bukan waktu yang lama, yang ingin dilihat masyarakat bukan hal-hal yang di luar kewajaran.

Publik ingin menyaksikan dimulainya langkah nyata setelah diumumkannya tekad yang tinggi dengan tujuh kebijakan serta kesiapan dari aparatur kejaksaan untuk mulai melaksanakan program-program besarnya itu.

Gerakan pembaharuan yang setengah berjalan di kejaksaan ini harus mampu melahirkan Jaksa sebagai agen perubahan dengan seluruh bagian-bagian dan unit-unitnya. Dan, kalau memungkinkan juga mengubah fungsi dan kapasitas profesi Jaksa menjadi independen, bersih dan penuh kompetensi.

Karena sejak Reformasi berjalan prestasi besar yang dicapai Lembaga ini hanya berhasil melakukan amandemen terhadap Undang Undang Kejaksaan RI sendiri.

Percepatan reformasi dan perubahan itu tetap harus dilakukan dengan memperhatikan progam utama dan rencana aksi yang telah disepakati oleh Kejaksaan sesuai dengan blue print reformasi birokrasi Kejaksaan.

Bagi saya tujuh kebijakan Jaksa Agung adalah pesan dan kabar yang seru untuk disimak kedepan karena akan menjadi tolak ukur untuk menilai lima tahun kedepanan perjalanan lembaga yang dipimpin Burhanuddin. Mudah mudahan kesan nakal dari wajah Kejaksaan yang tadinya semakin bersinar diganti dengan wajah yang akrab dengan masyarakat melalui peningkatan kinerja.

Langkah ini perlu dibarengi dengan aksi pencanangan program audit tata kelola di semua kantor kejaksaan di Indonesia untuk mengetahui dan membagi beban kerja, perbaikan kinerja  serta proses seleksi ulang seluruh jaksa karena publik membutuhkan jaksa yang mempunyai kemampuan tinggi, bersih dan penuh integritas serta mempunyai karakter terpuji.

Inilah sekelumit point catatan saya terhadap tujuh kebijakan jaksa agung tersebut. kita tunggu bagaimana implementasinya dari kebijakan strategis itu.! (Penulis : Haris Fadilah SSOs MSi- Mantan Pengurus PWI Pusat-budakbabelrin@Gmail.com)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*