Kasus Pengadaan Tanah Milik Kemendikbud di Yogyakarta 7 Tahun Terkatung Katung

YOGYAKARTA-(WARTATOP)-Sudah hampir tujuh tahun rencana pembangunan kantor Pengembangan Media Radio Pendidikan untuk kepentingan Kementerian Pendidikan di Yogyakarta terkatung katung belum bisa terlaksana.

Sejak dana Kemendikbud dibayarkan melalui Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan di Yogyakarta tanggal 20 Desember 2013 ternyata tanahnya tidak bisa dikuasai negara bahkan pemiliknya digugat.

Lahan seluas 8.191m2 adalah milik Ny Nani Sutristiati yang terletak di Sleman Yogyakarta sudah lunas dibayarkan Kementerian Pendidikan melalui Balai Pengembangan Radio Pendidikan Yogyakarta saat itu dijabat Aristo Rohadi pada tahun 2013 sebesar RP5,9 miliar lebih hingga saat ini belum bisa dibangun karena terjadi masalah hukum.

Padahal pelepasan jual beli tanah ini dihadiri sejumlah pejabat Kemendibud dan Balai serta Kepala BPN setempat.

Ada dua gugatan perdata pertama dari pihak yang mengklaim pemilik yakni pengurus koperasi, gugatan ini sudah diputus hingga tahap PK oleh Mahkamah Agung.

Kemudian ada gugatan lagi dari Kemendikbud sendiri terhadap pemilik tanah, saat ini masih dalam proses kasasi.

Penyidikan,

Kasus dugaan korupsi ini ditangani kejaksaan DIY sudah tahap penyidikan di era Kajati dijabat Masyhudi SH dengan menetapkan dua tersangka yakni Ny Nani dan Kepala Balai Aristo Rohadi sesuai SPRINT 01/0.4/Fd.1/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

Namun terjadi mutasi kajati baru kini dijabat Sumardi SH dan juga mutasi Aspidus Kejati tetapi berkas penyidikan kasus ini belum tuntas walau sudah dua tahun dilakukan penyidikan.

Anehnya dalam penanganan kasus dugaan korupsi tetapi kedua tersangka baru ditahan kota dan sampai habis tahanan kota tidak pernah dilakukan pemanggilan.

Tanah Diblokir,

Kontributor Terbittop yang menelusuri kasus ini di Jogyakarta berhasil menjumpai pemilik tanah Ny Nani Sutristiati pekan lalu.

“Benar tanah saya Sleman dibeli untuk dijadikan lahan Pembangunan kantor Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan di Sleman oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelas Ny Nani.

Dia menuturkan setelah penyerahan sertifikat dan pembayaran tiba tiba diirinya digugat dianggap menjual tanah bukan miliknya dan belakangan BPN Sleman memblokir tanah tersebut padahal saat pelepasan tanah dihadiri kepala BPN.

Selain itu jelas Ny Nani dia juga digugat Kemendikbud untuk mengembalikan uang pembayaran.Namun.kasus perdata masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Dia juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi bersama kepala Balai Pengembangan Media Pendidikan Yogyakarta Aristo Rohadi dan dikenakan status tahanan kota.

Sementara itu sejak awal penyidikan kedua tersangka tidak ditahan rutan dan hanya dikenakan tahanan kota selama 20 hari setelah itu tidak pernah dipanggil lagi.

Penetapan kedua tersangka ditahan kota terjadi di era Kajati DIY dijabat Masyhudi SH. Dan hingga menyerahkan jabatan kepada Sumardi SH sejak Jumat (29/5) dimana masa tahanan kota sudah melewati 20 hari belum dilakukan pemanggilan lagi.

Kini kedua tersangka masih bebas berkeliaran dan berkasnya belum tahu kapan dilimpahkan ke pengadilan.

Papan Pengumuman Dipindah

Berdasarkan pemantauan di lokasii tanah awalnya terpasang papan pengumuman tanah telah disita kejaksaan namun sejak 27 agustus lalu papan penyitaan telah dipindah ke belakang rumah tersangka Ny Nani. Belum.diketahui maksudnya pemindahan tersebut.

Mantan kejati DIY Masyhudi SH saat dikonfirmasi menolak memberikan keterangan penanganan kasus korupsi ini. Dia berdalih sudah tidak lagi menjabat sebagai kajati DIY.

“Tanyakan ke pejabat yang baru saja karena saya sudah lupa kasus itu,” tutur Masyhudi singkat.

Sementara Kajati DIY Sumardi SH saat dikonfirmasi melalui telpon whatApps mengatakan masih ada kegiatan.

Saat ditanya sejauh mana penyidikan dan kapan berkas dilimpahkan Sumardi tidak menjelaskan apa apa.

Seperti diketahui tersangka Ny Nani sebagai penjual tanah pernah di minta utk mengembalikan uang hasil penjualan tanah kepada kemendikbud namun saat itu dia menolak.

Tetapi pada 27 agustus 2020 tersangka hadir di kejaksaan tinggi DIY utk menyatakan kesediannya mengembalikan uang tersebut dan sampai berita ini di turunkan belum ada kepastian tentang janji pengembalian uang itu.(sin/ris)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*