Kajari Tangerang Usut Pengembang Beli Lahan Irigasi

TANGERANG (WARTATOP)- Aparat Kejaksaan Negeri (Kajari) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, mengusut kasus pengembang yang diduga telah membeli lahan irigasi teknis di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur untuk dijadikan perumahan.

“Kami cek dan turun ke lapangan untuk mengetahui apakah ada unsur kerugian negara,” kata Kepala Seksi Intelijen Kajari Tigaraksa Didik Kurniawan di Tangerang, Senin.

Didik mengatakan untuk tahap awal pihaknya menerapkan azas praduga tidak bersalah tapi tetap mengusut bila memang terdapat unsur korupsi maka ditingkatkan ke penyidikan.

Dia mengatakan sudah mendapatkan laporan dari warga tentang adanya lahan irigasi teknis yang telah diurug oleh pengembang untuk perumahan, diduga tanah tersebut dijual oleh oknum desa dan kecamatan setempat.

Pernyataan tersebut terkait ratusan warga dari Kecamatan Sepatan dan Sepatan Timur mendatangi kantor Kejari Tigaraksa dan menuntut agar kasus dugaan penjualan tanah negara diusut tuntas.

Bahkan warga membawa bukti foto lahan sebelumnya yang ada irigasi dan gambar tentang kondisi saat ini yang telah ditimbun berubah menjadi kawasan perumahan menjadi milik pengembang.

Sedangkan foto lain berupa lahan sekitar yang ada irigasi lengkap dengan pintu penutup saluran.

Namun lahan tersebut diperkirakan seluas 1.000 meter persegi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Desa Lebak Wangi.

Pihaknya terlebih dahulu mempelajari kasus setelah menerima laporan dari warga tentang dugaan korupsi lahan irigasi milik negara.

Meski begitu, pihaknya berupaya untuk meminta keterangan dari kepala desa dan camat setempat sebagai klarifikasi atas laporan warga itu.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah meneliti ke lokasi dan meminta penjelasan warga serta aparat Desa Lebak Wangi karena dianggap pihak yang mengetahui kondisi di lapangan.

Dia mengatakan tidak tertutup kemungkinan meminta penjelasan dari pengembang menyangkut pembelian lahan dan luas tanah yang telah digarap.

Masalah penting, katanya, adalah menyangkut unsur kerugian negara bila memang ada dugaan korupsi oleh aparat desa dan kecamatan setempat. (nt)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*