Ada Sejumlah Poin Krusial Dalam Revisi UU Pilkada

JAKARTA (WARTATOP) — Ada beberapa poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada yang ditargetkan selesai pada 29 April 2016.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, pertama, soal penerapan e-KTP sebagai DPT harus didorong agar tidak terjadi lagi komplain dan persoalan DPT. Jadi, 100 persen harus menggunakan e-KTP.

“Hal itu sangat tergantung dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal kesiapan program e-KTP itu,” ungkapnya.

Kedua terkait syarat minimal calon independen dan calon parpol itu, kata Lukman, perdebatannya pada sisi mau melakukan penyederhanaan pilkada sebagai instrumen konsolidasi demokrasi atau memakai instrumen membuka seluasnya partisipasi publik.

Ia menegaskan implikasi dari penerapan e-KTP secara teknis akan menurunkan angka treshold atau menaikkannya.

“Poin ketiga, soal kewenangan Penyelenggaraan Pilkada (KPUD dan Bawaslu) kita harus mendorong tugas-tugas yang tidak substansial dihilangkan dari tugas KPU dan Bawaslu,” ungkapnya.

Lukman mencontohkan tugas memasang alat peraga kampanye sepatutnya dikembalikan kepada paslon, sehingga lebih semarak dan tidak membebani anggaran negara. Begitu juga Bawaslu, seharusnya lebih efektif menindak pelanggaran pilkada.

Poin keempat, ujarnya, terkait peradilan pilkada, perlu re-evaluasi terhadap Sentra Gakumdu, pelanggaran pidana, dan administrasi pilkada.

“Penegakkan hukum terhadap pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana harus kuat melalui perbaikan mekanisme peradilannya. Selama ini mekanisme Sentra Gakumdu menjadi titik lemah penegakkan hokum karena hampir tidak ada satupun kasus pelanggaran yang diproses,” ungkapnya. (mustopa)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*