Tingkatkan Mutu Pendidikan Dengan Penguatan Peran Keluarga

Oleh Mustopa

PENINGKATAN mutu pendidikan di Indonesia akan sulit terealisasikan tanpa upaya penguatan peran keluarga secara optimal. Hal itu tak bisa dihindari mengingat waktu anak bersama keluarga sesungguhnya jauh lebih banyak daripada mereka berada di lingkungan sekolah. Karena itu penyusunan berbagai langkah sinergis yang melibatkan sekolah dan keluarga diperlukan dalam usaha mengembangkan program pendidikan anak yang berkualitas dan terarah.

Sayangnya, hingga kini masih banyak orang tua yang salah persepsi dalam menyikapi proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Mereka seringkali beranggapan bahwa ketika para orang tua telah menyerahkan anak-anaknya untuk dididik di sekolah, maka tanggung jawab mereka dalam proses pendidikan anak telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pendidik di sekolah. Akibatnya, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli terhadap proses pendidikan anaknya di sekolah, dan bahkan mereka kerapkali tidak mau tahu terhadap proses pendidikan anaknya di rumah.

Semua itu terjadi karena selama ini masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya peran mereka bagi upaya pengembangan kualitas pendidikan anak di sekolah secara terpadu. Kondisi itu menyebabkan keterlibatan orang tua dalam pengembangan program pendidikan anak di sekolah selama ini masih sangat terbatas, sehingga optimalisasi potensi anak secara utuh melalui proses pendidikan yang professional belumlah berjalan dengan baik.

Bertolak dari persoalan di atas, maka sudah selayaknya apabila Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), para praktisi, dan pemerhati pendidikan memberi perhatian besar terhadap upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penguatan peran keluarga bagi pendidikan. Peningkatan pemahaman itu bisa dilakukan tidak hanya melalui upaya sosialisasi secara besar-besaran tentang pentingnya peran keluarga dalam pendidikan, melainkan juga bisa lewat pembuatan sejumlah regulasi yang mampu mendorong masyarakat [baca: keluarga] terlibat secara aktif dalam proses pendidikan di sekolah.

Telah Diatur
Dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebenarnya peran masyarakat dalam proses pendidikan telah diatur secara jelas. Dalam Pasal 8, misalnya, disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sementara itu dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2003 itu dijelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Meski telah ditetapkan secara jelas dalam ketentuan UU Sisdiknas tersebut, namun dalam realitanya peran serta masyarakat selama ini masih terbatas pada keterlibatan mereka pada penyelenggaraan pendidikan formal yang menempatkan masyarakat sebagai korporasi. Jadi, peran serta masyarakat dalam hal ini masih dipahami dalam konteks yang luas sebagai penyelenggara pendidikan formal di sekolah, bukan dalam konteks yang mempersepsikan mereka sebagai keluarga [baca orang tua] yang anak-anaknya dididik di sekolah.

Dalam konteks yang luas, peran serta masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia memang sangat besar. Berdasarkan data Kemdikbud, dari 144.228 SD, 28.777 SMP, 10.765 SMA, 7.592 SMK, dan 1.686 SLB yang berada di Indonesia, lebih dari separuhnya diselenggarakan oleh swasta (masyarakat). Ini artinya peran masyarakat dalam pendidikan formal di Indonesia sangat dominan, sehingga tanpa keterlibatan mereka tentu pemerintah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikan formal secara memadai.

Namun demikian, peran serta masyarakat dalam konteks yang sempit sebagai keluarga yang menyerahkan anak-anaknya untuk dididik di sekolah, hingga kini masih terbatas. Kurangnya keterlibatan mereka tidak hanya terlihat pada tahapan pelaksanaan dan pengawasan, tetapi juga pada tahapan perencanaan dan evaluasi program pendidikan di sekolah. Keterbatasan peran keluarga dalam pendidikan itu sampai sekarang bahkan tidak hanya dirasakan oleh sekolah-sekolah negeri, melainkan pula oleh sekolah-sekolah swasta yang notabene menggantungkan seluruh pembiayaan proses pendidikannya pada dana dari orang tua peserta didik.

Karena itu, sudah sepatutnya upaya penguatan peran keluarga dalam pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan para penyelenggara pendidikan di tanah air. Pemerintah, baik pusat melalui Kemdikbud maupun pemerintah daerah, tentu tidaklah berlebihan apabila saat ini mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mampu memotivasi para orang tua [keluarga] untuk berperan aktif dalam setiap tahapan proses pendidikan di sekolah. Kemdikbud lewat regulasi yang dibuatnya dan pemerintah daerah melalui kebijakan yang dikeluarkannya, bisa pula mendorong pihak sekolah untuk ‘mewajibkan’ para orang tua murid aktif terlibat secara langsung dalam proses pendidikan di sekolah.

Komite Sekolah
Selama ini lewat Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002, peran keluarga dalam proses pendidikan anak di sekolah memang telah diatur secara jelas melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Namun demikian, peran mereka dalam proses pendidikan formal lewat kedua lembaga itu selama ini hanya terbatas pada proses pengawasan dan pemberian pertimbangan kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam mengembangkan program pendidikannya. Bahkan, orang tua murid yang terlibat dalam Komite Sekolah maupun Dewan Pendidikan pun selama ini jumlahnya terbatas sekali, sehingga belum mewakili secara representaif seluruh orang tua murid yang memiliki anak di sekolah.

Kondisi seperti itu umumnya memang terjadi di sekolah-sekolah negeri, terutama di jenjang SD dan SMP, karena para orang tua murid di sekolah-sekolah itu tidak lagi memiliki beban untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang dikelola swasta, biasanya keterlibatan para orang tua murid dalam proses pendidikan anak-anaknya di sekolah itu jauh lebih besar. Kenyataan itu sulit dihindari tidak saja karena seluruh proses pendidikan di sekolah swasta dibiayai oleh dana yang berasal dari orang tua murid, tetapi juga karena sejumlah sekolah swasta favorit umumnya telah membuat mekanisme atau aturan yang mengharuskan orangtua murid berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Saat ini sejumlah sekolah swasta favorit di Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia telah mememiliki program yang mengharuskan mereka melibatkan secara aktif para orang tua dalam proses pendidikan di sekolah. Para orang tua tidak hanya dilibatkan dalam pendanaan setiap kegiatan sekolah, melainkan juga dalam proses pembelajaran siswa secara terpadu. Misalnya, di sekolah-sekolah yang di bawah naungan YPI Al Azhar, seluruh orangg tua diharuskan memonitor capaian pemahaman anak-anaknya terhadap materi pelajaran dan hasil belajarnya di sekolah melalui mekanisme yang terkontrol dan terukur secara online. Selain itu, mereka juga diharuskan melakukan pendampingan terhadap anak-anaknya yang setiap hari harus membaca dan menghafal ayat-ayat Alquran di rumah.

Terkait dengan hal tersebut, tentu tidaklah salah apabila sekolah-sekolah negeri di tanah air meniru sekolah-sekolah swasta favorit dalam upaya menguatkan peran keluarga dalam proses pendidikan. Bahkan, jika sekiranya Permendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dianggap tidak lagi relevan dengan upaya penguatan itu, maka tidaklah berlebihan pula apabila Mendikbud Anies Baswedan segera merevisi atau menggantinya dengan kebijakan baru yang lebih akomodatif.

Peningkatan peran orang tua terhadap pendidikan di sekolah seperti di atas tentu harus didukung dan jika memungkinkan dikuatkan melalui pengembangan berbagai program komprehensif yang proses penyusunannya harus melibatkan semua pihak, terutama para orang tua. Langkah seperti itu sangat dibutuhkan karena proses pendidikan yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah tentu tidak akan berhasil secara maksimal jika para orang tua di rumah tidak mendukungnya dengan langkah-langkah konkret. Misalnya, jika di sekolah para guru mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab, maka para orang tua di rumah haruslah bersikap yang selaras dengan upaya para pendidik di sekolah itu.

Hal-hal di atas sesungguhnya telah diatur dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam bab pendahuluan yang secara eksplisit menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud dalam UU Sisdiknas adalah pendidikan formal, pendidikan non-formal dan informal, serta pendidikan di lingkungan keluarga. Dengan ketentuan itu, sebenarnya secara jelas orang tua lewat keluarga berkewajiban untuk berperan aktif dalam proses pendidikan anak-anaknya di rumah. Ini karena keluarga diyakini dapat menjadi lingkungan sosial yang menentukan perkembangan pribadi anak melalui bimbingan dan latihan selama kehidupan mereka.

Keluarga juga mampu menjadi pembimbing anak menuju kehidupan yang matang dan penuh tanggung jawab melalui proses pendidikan yang terarah. Namun demikian, peran keluarga yang seperti itu tentu hanya dapat terwujud apabila orang tua mampu memenuhi seluruh kebutuhan anak, memberi motivasi, dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Untuk itu, para orang tua perlu membuat program pendidikan di rumah yang sinkron dengan program di sekolah dengan tetap memperhatikan fase perkembangan setiap anak dan realitas kehidupan mereka di era teknologi modern.

Ini penting karena pada masa digital sekarang ada kecenderungan anak dan remaja mudah bosan, stres berkepanjangan, selalu merasa kesepian meski di keramaian, takut dimarahi, dan mudah lelah karena setiap hari mereka tidak bisa lepas dari gadget-nya. Terkait dengan hal itu, maka sebaiknya orang tua berusaha untuk menjalankan fungsi dan tatanan keluarga dengan baik, membuat kesepakatan dengan anak sehubungan dengan aktivitas harian mereka, menciptakan kebersamaan dengan anak sebaik mungkin, dan usahakan untuk mengevaluasi aktivitas harian anak secara periodik.

Dengan berbagai program yang terarah dan terpadu seperti di atas, diharapkan peran keluarga dalam proses pendidikan anak baik di sekolah maupun di rumah dapat terjaga dan ditingkatkan secara signifikan. Jika hal yang demikian benar-benar bisa diwujudkan, maka optimalisasi potensi anak secara utuh melalui proses pendidikan yang profesional baik di bidang akademis maupun akademis dapat direalisasikan secara baik dan maksimal. (Penulis adalah wartawan WARTATOP.COM)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*