MKD DPR Akan Verifikasi Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Viktor Bungtilu Laiskodat

JAKARTA (WARTATOP) — Laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat akan diverifikasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan setelah masa reses.

Menurut Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, kesekretariatan MKD telah melaporkan ada satu laporan terkait anggota DPR dengan inisial VBL ke MKD. Namun, karena saat ini masih reses, maka verifikasi atas laporan itu baru akan dilakukan setelah reses.

“Mengapa verifikasi dilakukan setelah reses? Ini karena harus dilakukan oleh tenaga ahli MKD dan didampingi oleh minimal satu anggota MKD. Verifikasi yang dilakukan terdiri dari dua jenis yaitu verifikasi administrasi dan materi,” paparnya, Kamis.

Ia mengatakan jika yang melaporkan ke MKD mengatasnamakan parpol tertentu dengan menggunakan kop surat partai, namun identitas sebagai pengurus partai tersebut tidak dilampirkan. Karena itu, MKD memberikan kesempatan 14 hari bagi pelapor untuk melengkapi data-data agar sesuai.

Dasco enggan menjelaskan mengenai pernyataan yang disampaikan Viktor sehingga dilaporkan ke MKD karena itu sudah masuk dalam ranah materi dan tidak bisa komentari. Menurutnya, semua pihak harus melihat hasil verifikasi materi perkara apakah memenuhi unsur atau tidak.

“Laporan terkait Viktor itu baru satu yaitu dari PKS, tetapi pelapor belum memberikan identitasnya sebagai pengurus partai tersebut,” ungkapnya.

Ketua DPP Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS mendukung sistem khilafah dan intoleran.

Partai Nasdem telah mengklarifikasi maksud pidato Viktor Laiskodat dan bersikukuh menolak meminta maaf meskipun banyak pihak telah mendesaknya. Partai Nasdem berdalih bahwa video pidato Viktor telah diedit sehingga substansinya tidak utuh.

Menurut Ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru, selain melaporkan Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Victor Laiskodat ke Bareskrim Polri, pihaknya juga mengadukan yang bersangkutan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). (mustopa)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*