Seleksi Calon Hakim Sebaiknya Ditunda Hingga RUU Jabatan Hakim Diundangkan

JAKARTA (WARTATOP) — Seleksi calon hakim sejatinya dapat ditunda hingga RUU Jabatan Hakim (RUU JH) diundangkan. Menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, sejak dulu pihaknya telah mengusulkan hal itu.

Oce menegaskan jika kebutuhan hakim sangat mendesak untuk dipenuhi, maka seleksi calon hakim ini setidaknya dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak.

Menurutnya, ia tidak setuju dengan seleksi hakim seperti seleksi PNS karena hakim adalah pejabat negara. Untuk mencari seorang calon hakim, kata Oce, diperlukan penelusuran kapabilitas dan integritas seseorang.

“Ini penting dilakukan karena di pundak mereka sesungguhnya keadilan hukum di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan,” paparnya.

Ia menegaskan keterlibatan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta akademisi perguruan tinggi tidaklah substansial.

Menurutnya, hakim adalah pejabat negara sehingga dalam panitia seleksi seharusnya dilibatkan banyak pihak lain seperti seleksi pejabat negara pada umumnya. Panitia seleksi seharusnya melibatkan pihak-pihak seperti Ombudsman RI, Komisi Yudisial, pemerintah, akademisi, dan pihak berkepentingan lainnya.

Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo menyatakan seleksi calon hakim 2017 di lingkungan MA dilaksanakan karena kebutuhan hakim di berbagai wilayah di Indonesia yang sudah mendesak dan tidak bisa menunggu hingga RUU Jabatan Hakim diundangkan. (mustopa)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*