Bupati Mamuju Buatkan SK Bagi Masyarakat

MAMUJU-(WARTATOP)-Bupati Mamuju H. Habsi Wahid telah resmi memberikan pengakuan formal kepada masyarakat, melalui surat Surat keputusan Bupati yang di serahakan kepada kepala Desa Rantedoda, Bela, Kopeang Kec. Tapalang dan Desa Makkaliki kec. Kalumpang sebagai bagian dari proyek kemakmuran hijau MCA-Indonesia berjudul Restorasi Ekosistem Hutan Berbasis Masyarakat Rabu, (31/01) di ruang Kerja Bupati bersama Asisten II Pemkab Mamuju Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Syamsul Suddin, SE.

Turut hadir Kepala badan perencanaan penelitian dan pengembangan Drs. H. Muh. Syahrir., MM bersama Perwakilan MCA – Indonesia Kab. Mamuju Nurlina Latif, Koordinator Perkumpulan Pendidikan Agraria dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Zainuddin serta tokoh – tokoh masyarakat.

Selain menyerahkan SK, Bupati Mamuju juga mengatakan kenapa perlu memberikan pengakuan kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat adat, karena kalau tidak ada pengakuan dari Pemerintah mengenai kawasan hutan lindung, hutan produksi dan kawasan konfersi itu tidak bisa di manfaatkan oleh masyarakat yang telah bermukim dari dulu hingga saat ini secara terus menerus dan itu perlu adanya pengakuan dari Pemerintah agar masyarakat terhindar dari proses hukum, Selain sebaga mitra MCA-Indonesia juga akan membantu untuk memfasilitasi lembaga dari pusat yang mengurusi restorasi ekonomi hutan dan memfasilitasi empat Desa menemui pihak kehutanan diawali dengan membuat Surat Keputusan kemudian pengakuan baru dalam Peraturan Daerah sehingga mendapat kekuatan hukum yang lebih tinggi lagi, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan hutan dengan leluasa. Ungkapnya.

Selepas itu, kepala Desa Bela kec. Tapalang yang di temui usai penyerahan SK mengaku sangat bersyukur dengan adanya program ini karena yang tadinya Bela tidak terisolasi Alhamdulillah sampai saat ini sudah terekspos di Kabupaten, kami juga akan menjadikan SK ini sebagai acuan untuk mencapai program selanjutnya.

“kami berharap bisa terlepas dari Hutan Lindung untuk menjadi masyarakat adat karena kami bermukim di kawasan hutan lindu jadi segala program Pemerintah yang masuk serba terbatas, mudah – mudahan melalui kegiatan ini masyarakat bisa mengelolah hutan seluas – luasnya untuk menjadikan hutan lindung sebagai hutan adat”. (AS)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*