MA Benarkan Upaya Peninjauan Kembali Ahok

JAKARTA-(WARTATOP)-Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah, membenarkan bahwa mantan gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

“Bahwa benar pada tanggal 2 Februari 2018 kuasa hukum Ahok, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada MA,” ujar Abdullah melalui pesan singkanyat yang diterima di Jakarta, Senin.

Abdullah menjelaskan Ahok mengajukan PK melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya pada tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan PK adalah Putusan Pengadian Negeri Jakarta Utara Nomor : 1537/Pid.BlZO16/PN.Jkt.Utr., yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani pidananya.

Setelah menerima penetapan tentang penunjukan Hakim pemeriksa permohonan PK, maka Hakim telah menetapkan tentang hari sidang pertama pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018, kata Abdullah.

“Kuasa hukum Ahok berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga surat panggilannya tidak bisa langsung, melainkan melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” jelas Abdullah.

Sidang kedua PK dikatakan Abdullah rencananya akan dilaksanakan pada minggu berikutnya dengan agenda mendengarkan jawaban pihak lawan dalam hal ini adalah jaksa.

“Hakim pemeriksa upaya hukum peninjauan kembali membuat Berita Acara Pendapat kemudian dikirim ke Mahkamah Agung bersama dengan berkas perkara secara lengkap,” pungkas Abdullah.

Persaudaraan Alumni 212 mengajak masyarakat untuk ikut dalam aksi mengawal sidang peninjauan kembali (PK) terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Sidang perdana digelar pada Senin (26/2), di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Mereka ingin mendesak majelis hakim menolak PK yang diajukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Mengundang seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, baik muslim maupun nonmuslim untuk mengawal sidang dalam rangka menolak PK Ahok,” kata Penasihat Persaudaraan Alumni 212, Muhammad Al Khaththath di gedung Joeang 45, Jakarta, Sabtu (24/2).

Al Khaththath mengklaim ada 5.000 orang dari berbagai elemen yang rutin ikut dalam aksi berjilid selama ini akan hadir mengawal sidang PK Ahok.

Lihat juga: Alasan Ahok Baru Ajukan Peninjauan Kembali
Menurut dia, tuntutan massa aksi nanti meminta majelis hakim menolak PK terpidana yang divonis 2 tahun penjara itu.

“Kita support hakim untuk menolak PK Ahok, apa ada udang di balik batu?” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) itu menduga Ahok ingin bebas dari tuntutan pidana kasus penodaan agama yang menjeratnya. Setelah bebas dari jerat pidana, kata Al Khaththath, Ahok akan bebas melenggang ke Istana.

“Dia (Ahok) akan dibebaskan dengan status bukan tahanan dan bukan narapidana. Itu akan melenggang ke Istana, akan bisa menjadi calon presiden 2019 atau wapres atau apa pun. Ini yang meresahkan umat Islami,” tutur al Khaththath.

Ahok mengajukan PK ke MA pada 2 Februari 2018. PK tersebut terkait vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Mei 2017. Sidang PK akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2).

Majelis hakim yang akan memimpin sidang PK Ahok adalah hakim Mulyadi, Salman Alfaria dan Tugianto. Sementara, mantan Bupati Belitung Timur itu akan didampingi oleh kuasa hukumnya Fifi Lety Indra, Josefina Agatha Syukur, dan Daniel. (ant/cnn)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*