Tiga Kementerian Gandeng Kejaksaan Kawal Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA-(WARTATOP)-Untuk mewujudkan sinergitas di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur sebanyak tiga Kementerian terdiri Kementerian PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi menggandeng Kejaksaan Agung dengan menanda tangani nota kesepakatan kerja sama dibidang lingkup TP4, peranan Pengacara Negara, Pemulihan Aset serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Kejaksaan Agung bertempat di Sasana Pradhana Kejaksaan Agung RI, Kamis (1/3).

Melalui kerja sama menggandeng peran TP4 kejaksaan, diharapkan dapat menjadi katalisator sehingga pembangunan nasional segera dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu melalui Nota kesepahamam itu diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara satuan kerja ketiga kementerian tersebut yang ada di seluruh Indonesia dengan TP4D setempat.

Jaksa Agung HM DR HM Prasetyo didampingi Wakil Jaksa Agung DR Arminsyah SH, JAM Intel DR Jan Maringka SH serta Jampidum DR Nur Rochmad SH dan Jambin DR Bambang Waluyo SH.

Hadir pada kesempatan itu Pejabat Eselon I dari Ketiga Kementerian dan Kejaksaan Agung. Acara ini juga disaksikan oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi serta para Kepala Satuan Kerja Wilayah ketiga Kementerian melalui vidio confrence.

Seperti diketahui Kejaksaan telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka mendukung program percepatan pencatatan tanah bagi rakyat serta pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Kejaksaan juga telah menanda tangani kerja sama pengawalan dan Pengamana dengan PT Angkasa Pura I (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Pelindo IV (Persero).

Kerja sama dengan ketiga Perusahaan BUMN itu diharapkan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan di kawasan timur serta daerah terpencil.

Selain itu Kejaksaan juga telah menanda tangani kerja sama dengan Kementerian Keuangan di bidang TP4 pada acara Workshop Pengadaan Barang/Jasa Nasional.

Dalam tahun 2017 nilai kegiatan yang didampingi TP4 meningkat hingga delapan kali lipat dari Rp109,64 triliun menjadi Rp977,08 triliun.

Selain pendampingan di dalam negeri pada akhir tahun 2017 TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan terhadap pembangunan gedung pelayanan satu atap (One Stop Service) sebesar 6 juta real Arab Saudi atau senilai Rp37 miliar pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.

Saling Memperkuat,

Pada kesempatan itu Jaksa Agung HM Prasetyo SH mengatakan nota kesepahaman ini merupakan perwujudan atas konsistensi dan kesadaran bersama antar segenap komponen Pemerintahan, untuk memperkuat hubungan kerjasama sinergis lintas sektoral, saling terbuka, saling mendukung, saling menjaga, saling memperkuat, saling memberi, saling mengisi dan saling melengkapi.

“Maka tugas dan tanggung jawab atas tercapainya akselerasi pelaksanaan dan keberhasilan program-program pembangunan nasional yang menjadi harapan besar masyarakat dapat terselenggara juga dilaksanakan dengan lebih baik dan sempurna,”tuturnya.

Dia mengungkapkan perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat ini sudah berada pada tahap ketiga dari RPJMN III Tahun 2015-2019.

“Karenanya kita harus merasa turut bertanggung jawab, menjamin dan memastikan bahwa semua program pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah benar-benar akan dilaksanakan dan berjalan dengan baik, benar, berdaya guna dan berhasil guna,”ujarnya.

Untuk itu Kejaksaan sendiri tegas Prasetyo, akan selalu siap dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi semua pihak yang membutuhkan dukungan dan kontribusi melalui tugas dan fungsi yang dimiliki demi dan ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta terciptanya sistem kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,sesuai asa yang tertuang dalam rumusan Nawa Cita sebagai bentuk kehadiran negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi segenap rakyat Indonesia.

“Berkenaan dengan itu, maka komitmen bersama seperti apa yang kita lakukan saat ini menjadi sangat penting dan strategis, patut di pegang teguh, diapresiasi dan dihargai. Mengingat walaupun antara Kejaksaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun kita telah meneguhkan sikap untuk memiliki persepsi yang sama dalam menyukseskan pembangunan nasional guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik,” jelas HM Prasetyo.

Dikatakan harus diingat dan disimak bersama bahwa sinergitas dan hubungan kerjasama koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini antara lain berkenaan penegakkan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, pengawalan dan pengamanan oleh TP4, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Dengan ruang lingkup dan cakupan sedemikian, maka saya optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini akan mampu menjadi bagian integratif bagi terdukung dan terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing pihak secara optimal. Karena dapat diterima semua pihak sebagai sebuah sarana kelengkapan dari keinginan sungguh-sungguh, untuk mengeliminir dan mengatasi berbagai hambatan, kendala dan/atau penyimpangan yang berpotensi merugikan atau mengurangi performa kinerja dalam upaya bersama membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas,” tegas HM Prasetyo. (haris).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*