Kejati dan BPN NTT Sepakat Kerjasama Bidang Datun

KUPANG-(WARTATOP)-Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menandatangani kesepakatan bersama terkait bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Provinsi NTT di Kupang.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Dr Sunarta kepada TERBITTOP mengatakan Kamis (26 /4 ) mengatakan kesepakatan kerja sama itu meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang intelijen dan pemulihan aset.

Tujuannya tutur Sunarta membantu penyelesaian permasalahan hukum dibidang Datun, baik di dalam maupun di luar pengadilan.Serta pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang dihadapi BPN Provinsi NTT.

“Untuk itu diharapkan keberadaan institusi kejaksaan tidak semata mata hanya menjalankan tugas penegakan hukum penindakan saja tetapi harus berperan aktif memberi kontribusi terhadap pengamanan proses pembangunan bagi masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu tuturnya Kejaksaan memandang perlu melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan pembentukan program TP4D, menjadi salah satu upaya dan strategi di pusat dan daerah untuk menciptakan sinergi dan kerja sama pendampingan demi keberhasilan pembangunan.

Dia menambahkan pihaknya juga sudah menanda tangani kesepakatan bersama di bidang Datun antara Bank Tabungan Negara ( BTN) Cabang Kupang dan memperpanjang kesepakatan dengan Bank Pembangunan Daerah NTT. Kerja sama juga dengan Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) V Wilayah NTT.

Sunarta mengakui dalam aktifitas penyelengaraan negara banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD di bidang Datun.

Disamping peran dalam pemulihan aset yang dilaksanakan dalam lima tahapan penelusuran,pengamanan , pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset yang harus dilakukan secara optimal.

Disitulah, tutur Sunarta kejaksaan selaku jaksa pengacara negara diberikan peran mewakili negara atau instansi pemerintah BUMN/BUMD yang bertujuan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kekayaan/ keuangan dan melindungi kepentingan hukum.(haris)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*