Advokat Gugat Mahkamah Konstitusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

JAKARTA-(WARTATOP)-Untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia digugat. Konon, gugatan itu diajukan advokat Paustinus Siburian, SH, MH atas nama pribadi dan untuk kepentingan sendiri, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terkait gugatan terhadap MK ini, Penggugat Paustinus, melibatkan Presiden Republik Indonesia  sebagai Turut Tergugat I, DPR Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II dan Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch) disebut Turut Tergugat III.

Penggugat Paustinus mengatakan mengatakan pada gugatannya bahwa ia telah mengajukan uji materil terhadap Undang undang No.34 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada Tergugat I.

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan keterangan sebagai para pihak. Terkait permohonan tersebut telah diperiksa dari pemeriksaan pendahuluan sampai akhir dan telah terbit putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-XIII/2017 yang diputus tanggal 21 Februari 2018 bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 pada waktu bersamaan dengan penyampaian perbaikan.permohonan, Penggugat telah juga menyampaikan suatu permohonan hak ingkar yaitu keberatan terhadap keberadaan yang mulya hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, atas dasar bahwa Penggugat sangat meragukan sikap tidak memihaknya dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Pada waktu Rancangan Undang Undang (RUU) jaminan produk halal (JPH) dibahas di DPR menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan pada Kementerian Hukum dan HAM juga yang mulya hakim Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams pernah menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang undangan pada majelis ulama Indonesia.

Penggugat Paustinus juga menyatakan putusan No.5/PUU-XIII/2017, menyerang pribadinya atau sengaja mencemarkan nama baiknya atau memfitnah Penggugat.

Sebab dalam pernyataan pernyataan yang ditulis Tergugat dalam pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan dalam putusan No.5 pertimbangan hukum Tergugat tersebut menyesatkan dan amar putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan mencemarkan nama baik dan fitnah itu terjadi karena putusan menyatakan bahwa permohonan Penggugat dalam uji materi UU JPH secara obscur libel.

Padahal sebagai seorang advokat dalam menjalankan pekerjaan hukum diharuskan untuk selalu  cermat. Misalnya dalam membuat gugatan, Penggugat harus pasti bahwa persoalan persoalan pendahuluan harus tepat seperti kompetensi absolute/creative, pihak pihak yang harus digugat, posita.

Terkait adanya pencemaran nama baik dan fitnah ini, Penggugat Paustinus meminta ganti rugi kepada Tergugat secara materiil dan immateril totalnya sebanyak Rp 5,5 Miliar.

Dan Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya mengabulkan gugatannya seluruhnya dan menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. (dm)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*