MK Gelar Sidang Perbaikan Permohonan Uji UU Pemilu, Senin

JAKARTA (WARTATOP) — Sidang perbaikan permohonan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (30/7).

Menurut juru bicara MK Fajar Laksono di Jakarta, Senin, UU Pemilu yang akan diuji terutama yang terkait dengan dua kali jabatan presiden atau wakil presiden.

“Agenda persidangan untuk pengujian UU Pemilu tersebut adalah perbaikan permohonan. Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq,” paparnya.

UU Pemilu yang akan diuji adalah Pasal 169 huruf n UU Pemilu terhadap UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden, terutama frasa “belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut”.

Menurutnya, pemohon mendalilkan bahwa proses pengajuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai satu pasangan terkendala dengan adanya frasa a quo. Hal itu disebabkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai wakil presiden pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 hingga 2009.

Frasa tersebut dinilai oleh pemohon menjadi tidak relevan bila ditafsirkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dibatasi oleh masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk menjabat dalam jabatan yang selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pemohon menegaskan seharusnya instrumen hukum perundang-undangan tidak boleh membatasi apalagi mengamputasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden, meskipun telah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden dua kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut-turut.

“Pemohon berpendapat Pasal 169 huruf n UU Pemilu sama sekali tidak memberikan batasan bahkan mempersempit persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dengan mencantumkan frasa “tidak berturut-turut”,” ujar Fajar.

Bertolak dari hal itu, maka pemohon menilai penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu seharusnya dimaknai belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan berturut-turut, meski masa jabatan tersebut kurang dari 5 tahun. (mustopa)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*